SAMPIT, gemakalteng.co.id
Kelangkaan pupuk Urea bersubsidi jadi sorotan dan pembicaraan di reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah (Kalteng), khusus daerah pemilihan (Dapil) III, Kamis (4/3).
Kujungan kerja para anggota dewan ke desa-desa itu, menampung usulan prioritas guna menyerap pembangunan diwilayah pemilihannya tersebut. Reses dimulai dari Desa Sebamban, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS), Samuda.
Selain menampung usulan Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan infrastruktur hingga persoalan langkanya pupuk bersubsidi yang menjadi kebutuhan Kelompok Tani (Poktan) di musim tanam Oktober-Maret (Okmar) 2020-2021 jadi perbicaraan.
Hadir dalam reses tersebut wakil Ketua DPRD Kotim, Rudianur, Hj. Darmawati, H Bariansyah, H Bunyamin, H. Ramli, Hj. Rusmawati dan Linda.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Handep Hapakat, Desa Sebamban, Juriansyah menyampaikan, kesulitan mengenai kosongnya pupuk bersubsidi menjadi permasalahan petani diwilayahnya tersebut.
Langkanya pupuk itu, ungkapnya, bukan hanya dialami desanya saja, melainkan juga 10 desa / kelurahan di Kecamatan MHS.
Menurut Juriansyah, mulai terasa susahnya mendapatkan pupuk itu sejak musim tanam Okmar tahun 2019-2020. Pendistribusian pupuk yang kurang lancar ditahun 2019 lalu petani hanya dapat pupuk 1-2 sak, itupun barangnya dipenyalur terbatas dan sering kosong. “Lahan tanam rata-rata petani disini 1 hingga 2 hektare dapatnya pupuk tidak mencukupi kebutuhan kelompok. Bisa -bisa petani tidak kebagian,” ungkapnya dihadapan 7 orang anggota DPRD yang mewakili wilayahnya tersebut.
Untuk setiap tahunnya kata Juriansyah, ke- 8 Poktan di desanya selalu menyerahkan pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) guna mendapatkan pupuk bersubsidi bantuan dari pemerintah tersebut.” Saat petani mulai tanam malah pupuknya kosong ,” katanya miris.
Ketua Poktan Bunga Padi, Jangking, juga sangat kecewa dengan tidak adanya pupuk bersubsidi tersebut karena di kios penyalur pupuk kosong sehingga semua petani tak bisa memupuk lahannya.
Padahal, kata Jangking, penyaluran pupuk di kecamatan tetangga di Teluk Sampit, penyaluran pupuknya lancar saja dan tiada kendala.
Kenapa di Kecamatan Samuda pupuknya malah tidak ada dan kosong. Banyak Petani mempertanyakan keberadaan pupuk itu. Sedang pengajuan RDKKnya sudah setahun lalu diminta PPL, katanya.
Mestinya kebutuhan pupuk sudah keluar di masa tanam Okmar 2020/2021 ini.” Kawan-kawan petani jadi bertanya kosongnya pupuk itu diarahkan kemana, sementara kecamatan lain pendistribusian lancar aja,” keluhnya dihadapan anggota legislatif perwakilannya tersebut.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kotim, Rudianur yang memimpin reses ke desa itu menanggapi, pupuk itu informasi sebetulnya tidak langka. Pendistribusian menurut distributor di Sampit katanya, pupuk bersubsidi di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan itu, kabar yang ia dengar, kalau poktannya tidak mengajukan usulan kepada pemerintah daerah.
Tapi kalau RDKKnya sudah diserahkan setahun lalu mesti pupuk tersebut ada dan tersedia.” Kita akan koordinasikan dengan Dinas Pertanian Kabupaten. Kami selaku DPRD Kotim mendorong pemerintah khususnya dinas pertanian jangan sampai pupuk bersubsidi disalahgunakan. Sekali lagi, jangan coba-coba pupuk subsidi diselewengkan,” tegasnya usai acara reses di desa tersebut.
Untuk diketahui, reses menampung usulan prioritas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk Desa Sebamban mengusulkan, ruang kelas SDN 1, Normalisasi saluran irigasi, peningkatan jalan Ugus Mat Usup, pemasangan tiang PLN, Bantuan alsintan, pupuk dan racun.– (GK/Ummah/Samad/Jimmy)
