Kategori: Opini

Oleh : Wina Armada Sukardi, pakar hukum dan etika pers BETAPAPUN hebatnya dan rapinya sistem sebuah lembaga, mungkin saja, dirancang atau by accident (tidak disengaja), suatu saat dapat terpeleset, atau menghadapi masalah pelik yang belum terpikir sebelumnya. Demikian pula, betapa supernya seseorang dalam memimpin, bukan tak mungkin terjebak dalam kesalahan. Tidak ada lembaga dan manusia yang lepas dari kesalahan dan atau problem. Oleh sebab itu, semua lembaga dan orang harus ada yang mengawasinya. Perlu ada yang mengontrolnya. Mengingatkannya. Kalau perlu, sekaligus mengoreksinya. Tanpa pengawasan dan kontrol terhadap sebuah lembaga, termasuk…

Oleh : Mukhtarudin * Pada tahun 2023 Indonesia memasuki masa yang penting terkait tata Kelola energi nasional, utamanya mengenai RUU EBT (Energi Baru dan Terbarukan), ada beberapa hal yang membuat isu ini menjadi krusial. Pertama, terkait konsumsi energi fosil Indonesia yang masih sangat tinggi, berdasarkan data dari kementerian ESDM pada tahun 2022 menyentuh 87,4%, sedangkan penggunaan EBT masih kecil di angka 12,6%. Padahal Indonesia memiliki target setidaknya sudah mencapai 15,7% pada akhir tahun 2022 dan mencapai Zero Emission Carbon di tahun 2060. Tentu hal ini menjadi tugas krusial bagi Pemerintah…

Oleh : Wina Armada Sukardi (Pakar Hukum dan Etika Pers) KENDATI masih banyak mengandung kontraversial, nampaknya Peraturan Presiden (Perpres) “tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas” terus saja disorong buat segera disahkan menjadi Perpers agar dapat secepatnya berlaku. Beberapa alasan dikemukakan pihak yang menyokong Rancangan Perpres ini. Dengan adanya Perpers ini kelak, mereka berharap, ada kepastian karya pers yang didistribusikan melalui algoritma benar-benar karya pers yang berkualitas. Bukan kaleng-kaleng. Bukan abal-abal. Apalagi hoax. Lantas diharapkan, dengan adanya Perpres ini mampu memberikan pendapatan yang adil bagi media atas…

Oleh : Andi Wirahadi Kusuma, S.Sos, M.A.P (Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng dan Presidium Majelis Daerah KAHMI Kota Palangka Raya) Muhammadiyah dorong adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XXI Wilayah Palangka Raya untuk Bahas Kejelasan Program TORA. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui pelepasan kawasan hutan adalah salah satu program pemerintah dalam percepatan untuk Reforma Agraria. Semangatnya adalah mewujudkan kemakmuran rakyat melalui distribusi pengelolaan kawasan hutan negara kepada masyarakat. Program ini memang nampak bagus di atas kertas, tetapi sulit untuk merealisasikannya.…

Ditulis Oleh: Adam Nugraha Wiradhana Basrindu, Ketua SMSI Banjarmasin, Pemimpin Umum Media borneoterkini.com, Founder Startup WARKO.ID, dan Kaperwil Tribrata TV Kalimantan Selatan.   Hari Buruh atau May Day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei ini berasal dari reaksi atas revolusi industri di Inggris yang menyebar ke Amerika Serikat dan Kanada. Tepatnya pada 1 Mei 1886, kaum buruh pada masa itu menuntut jam kerja dipersingkat dari awalnya 16 jam sehari menjadi 8 jam sehari. Dilansir dari website npr.org aksi demo penuntutan yang lahir dari gerakan jam kerja 8 jam di Chicago…

Oleh : H.S. Makin Rahmat (Santri Pinggiran, kini Ketua Serikat Media Siber Indonesia Jawa Timur) PERJALANAN rohani, diiringi jasad dan jiwa selama bulan Ramadan bukanlah ibadah rutin semata. Selain memenuhi panggilan Allah SWT sebagai hambaNya yang beriman, di dalam Ramadan penuh dengan kemuliaan, termasuk malam Lailatul Qadar (lebih mulia dari seribu bulan). Bagi Al Faqir, Ramadan merupakan candradimuka dalam mengarungi samudra hikmah. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban dengan melaksanakan puasa Ramadan, menjalankan salat taraweh, hingga sebagai kewajiban pamungkas membayar zakat fitrah. Kita dilatih Tepo seliro (toleransi), berbagi, merasakan kondisi lapar dan…

Oleh : Wina Armada Sukardi (Wina Armada Sukardi, wartawan dan advokat senior, juga anggota Dewan Pakar Pengurus Pusat Muhamadiyah. Tulisan ini merupakan opinni pribadi dan tidak mewakili organisasi). SUBUH hari saya membuka pintu pagar. Kala itu pintu pagar rumah kami belum diubah menjadi setinggi seperti sekarang. Setelah pintu saya tutup kembali, dan saya membalik badan, sudah ada Pak Latif di depan saya. Pak Latief merupakan tetangga satu rumah sebelah kiri depan rumah saya. Usia Pak Latief jauh di atas saya. Mungkin berbeda sekitar 15 tahunan. Tepatnya saya tidak tahu. Dia…

Oleh : Wina Armada Sukardi (Wina Armada Sukardi, wartawan dan advokat senior, dan anggota Dewan Pakar Pengurus Pusat Muhamadiyah. Tulisan ini merupakan repotase dan opinni pribadi dan tidak mewakili oragnisasi) BAGI kaum muslim, sholat subuh di mesjid, tentu, pertama-tama dan yang utama, lantaran untuk menjalankan perintah Allah. Sebagai pembuktian kita benar-benar tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Sebuah upaya untuk mencari keridloan dari Sang Pencipta. Di luar hal tersebut, sholat subuh juga rupanya memberikan pelajaran lain kepada kita: esensi demokrasi. Sholat subuh mengingatkan kita, dalam hidup, banyak warna. Plural. Jamak.…

Oleh: Sihono HT (Ketua SMSI DIY, Founder Media Startup Wiradesa.co) Presiden Republik Indonesia (RI) berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Keberlanjutan Media. Kini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Dewan Pers sedang berpacu, adu cepat, mengusulkan draft rencana perpres tersebut. Ada dua usulan draft yang disodorkan ke Presiden. Pertama, usulan dari Kemenkominfo draft R-Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, Kedua, usulan Dewan Pers draft R-Perpres tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Kedua lembaga negara itu sepertinya tergopoh-gopoh, pengin secepat…

Oleh : Wina Armada Sukardi, pakar hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik Ini persoalan prinsip bagi pelaksanaan kemerdekaan pers! Sampai sekarang masih banyak salah kaprah dan sesat dalam urusan pendaftaran badan usaha atau badan hukum pers ke Dewan Pers. Masih banyak pernyataaan, “Oh, ini belum dapat disebut sebagai produk pers, karena badan hukum perusahaannya belum didaftarkan di Dewan Pers!” Pernyataan itu bermakna, seakan-akan pendaftaran badan hukum pers ke Dewan Pers menjadi salah satu syarat agar badan usaha pers dapat dikatagorikan sebagai lembaga pers, sehingga produknya juga menjadi produk pers. Konsukuensinya…