Kategori: Opini

Oleh : Andi Wirahadi Kusuma, S.Sos, M.A.P (Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng dan Presidium Majelis Daerah KAHMI Kota Palangka Raya) Muhammadiyah dorong adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XXI Wilayah Palangka Raya untuk Bahas Kejelasan Program TORA. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui pelepasan kawasan hutan adalah salah satu program pemerintah dalam percepatan untuk Reforma Agraria. Semangatnya adalah mewujudkan kemakmuran rakyat melalui distribusi pengelolaan kawasan hutan negara kepada masyarakat. Program ini memang nampak bagus di atas kertas, tetapi sulit untuk merealisasikannya.…

Selengkapnya

Ditulis Oleh: Adam Nugraha Wiradhana Basrindu, Ketua SMSI Banjarmasin, Pemimpin Umum Media borneoterkini.com, Founder Startup WARKO.ID, dan Kaperwil Tribrata TV Kalimantan Selatan.   Hari Buruh atau May Day yang diperingati setiap tanggal 1 Mei ini berasal dari reaksi atas revolusi industri di Inggris yang menyebar ke Amerika Serikat dan Kanada. Tepatnya pada 1 Mei 1886, kaum buruh pada masa itu menuntut jam kerja dipersingkat dari awalnya 16 jam sehari menjadi 8 jam sehari. Dilansir dari website npr.org aksi demo penuntutan yang lahir dari gerakan jam kerja 8 jam di Chicago…

Selengkapnya

Oleh : H.S. Makin Rahmat (Santri Pinggiran, kini Ketua Serikat Media Siber Indonesia Jawa Timur) PERJALANAN rohani, diiringi jasad dan jiwa selama bulan Ramadan bukanlah ibadah rutin semata. Selain memenuhi panggilan Allah SWT sebagai hambaNya yang beriman, di dalam Ramadan penuh dengan kemuliaan, termasuk malam Lailatul Qadar (lebih mulia dari seribu bulan). Bagi Al Faqir, Ramadan merupakan candradimuka dalam mengarungi samudra hikmah. Tidak sekedar menggugurkan kewajiban dengan melaksanakan puasa Ramadan, menjalankan salat taraweh, hingga sebagai kewajiban pamungkas membayar zakat fitrah. Kita dilatih Tepo seliro (toleransi), berbagi, merasakan kondisi lapar dan…

Selengkapnya

Oleh : Wina Armada Sukardi (Wina Armada Sukardi, wartawan dan advokat senior, juga anggota Dewan Pakar Pengurus Pusat Muhamadiyah. Tulisan ini merupakan opinni pribadi dan tidak mewakili organisasi). SUBUH hari saya membuka pintu pagar. Kala itu pintu pagar rumah kami belum diubah menjadi setinggi seperti sekarang. Setelah pintu saya tutup kembali, dan saya membalik badan, sudah ada Pak Latif di depan saya. Pak Latief merupakan tetangga satu rumah sebelah kiri depan rumah saya. Usia Pak Latief jauh di atas saya. Mungkin berbeda sekitar 15 tahunan. Tepatnya saya tidak tahu. Dia…

Selengkapnya

Oleh : Wina Armada Sukardi (Wina Armada Sukardi, wartawan dan advokat senior, dan anggota Dewan Pakar Pengurus Pusat Muhamadiyah. Tulisan ini merupakan repotase dan opinni pribadi dan tidak mewakili oragnisasi) BAGI kaum muslim, sholat subuh di mesjid, tentu, pertama-tama dan yang utama, lantaran untuk menjalankan perintah Allah. Sebagai pembuktian kita benar-benar tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Sebuah upaya untuk mencari keridloan dari Sang Pencipta. Di luar hal tersebut, sholat subuh juga rupanya memberikan pelajaran lain kepada kita: esensi demokrasi. Sholat subuh mengingatkan kita, dalam hidup, banyak warna. Plural. Jamak.…

Selengkapnya

Oleh: Sihono HT (Ketua SMSI DIY, Founder Media Startup Wiradesa.co) Presiden Republik Indonesia (RI) berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Keberlanjutan Media. Kini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Dewan Pers sedang berpacu, adu cepat, mengusulkan draft rencana perpres tersebut. Ada dua usulan draft yang disodorkan ke Presiden. Pertama, usulan dari Kemenkominfo draft R-Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, Kedua, usulan Dewan Pers draft R-Perpres tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Kedua lembaga negara itu sepertinya tergopoh-gopoh, pengin secepat…

Selengkapnya

Oleh : Wina Armada Sukardi, pakar hukum pers dan Kode Etik Jurnalistik Ini persoalan prinsip bagi pelaksanaan kemerdekaan pers! Sampai sekarang masih banyak salah kaprah dan sesat dalam urusan pendaftaran badan usaha atau badan hukum pers ke Dewan Pers. Masih banyak pernyataaan, “Oh, ini belum dapat disebut sebagai produk pers, karena badan hukum perusahaannya belum didaftarkan di Dewan Pers!” Pernyataan itu bermakna, seakan-akan pendaftaran badan hukum pers ke Dewan Pers menjadi salah satu syarat agar badan usaha pers dapat dikatagorikan sebagai lembaga pers, sehingga produknya juga menjadi produk pers. Konsukuensinya…

Selengkapnya

Oleh : Aat Surya Safaat, Ketua Bidang Luar Negeri Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Indonesia secara politik tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan karena berpegang pada prinsip “One China Policy” (Kebijakan Satu China), dimana Indonesia hanya mengakui satu negara China yaitu Republik Rakyat China. Konsekuensinya, Indonesia  tidak mengakui secara resmi negara Taiwan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia tidak memiliki skema hubungan atau kerjasama “government-to-government” dengan pihak Taiwan. Meski demikian Indonesia memiliki hubungan “people-to-people” dan “business-to-business” yang relatif erat dengan Taiwan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya jumlah Warga Negara Indonesia…

Selengkapnya

Oleh :  Aat Surya Safaat* ISU hubungan internasional, khususnya yang terkait dengan politik luar negeri RI relatif belum banyak diangkat oleh media massa di dalam negeri, padahal politik luar negeri sama pentingnya dengan kebijakan domestik. Karena itu Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus menetapkan kebijakan SMSI menggarap dengan serius masalah-masalah luar negeri tidak kalah penting dengan berbagai persoalan dalam negeri. Politik luar negeri itu sendiri adalah komponen dari kebijakan politik nasional yang ditujukan ke luar. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan…

Selengkapnya

Oleh : Makali Kumar, SH  (Penulis adalah Ketua Bidang Bidang hukum, arbitrase dan legislasi SMSI periode 2019- 2024)     PERAN PERS di Indonesia, sangat strategis dalam kemajuan bangsa. Kemerdekaan dan kebebasan pers telah diberikan pemerintah melalui UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, harus terus dijaga. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi dalam suatu negara hukum yang tidak akan berfungsi tanpa jaminan dan perlindungan kebebasan pers. Namun dalam perjalanannya, kebebasan pers yang sudah berusia 23 tahun, masih kerap menimbulkan ancaman kemunduran bagi masa depan pers di Indonesia. Selain masih…

Selengkapnya