Menguji Kualitas Pembangunan Manusia

Oleh : Bambang M Permadi – Pemerhati Sosial Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah mencapai 71,63 atau meningkat 0,38 poin dibanding capaian tahun 2021, sebesar 71,25. Sejatinya, capaian IPM tak hanya sekadar angka, tapi juga menunjukkan keberhasilan suatu wilayah dalam mengelola pembangunan di berbagai aspek. IPM Kalimantan Tengah patut diapresiasi karena setiap tahun selalu bergerak positif. Selama periode 2010 – 2022 IPM Kalimantan Tengah rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen.

Sebagai salah satu indikator keberhasilan, rilis IPM sering dinanti dengan penuh harap oleh pimpinan daerah. Sebab dari nilai IPM inilah raport keberhasilan dapat diukur. Apakah bernilai baik, sedang-sedang saja atau bahkan belum mampu memberikan makna bagi kehidupan penduduknya.

Mengutip laman www.bps.go.id, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Lalu apa saja manfaat IPM ? IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
 
IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: Rendah (IPM < 60), Sedang (60 ≤ IPM < 70), Tinggi (70 ≤ IPM < 80) dan Sangat Tinggi (IPM ≥ 80).

IPM Kalimantan Tengah sebesar 71,63 poin pada tahun 2022 menunjukkan bahwa capaiannya termasuk dalam kategori Tinggi. Pembangunan manusia di wilayah ini bergerak sangat signifikan. Hal ini dapat diamati dari kemajuan pembangunan di sejumlah aspek. Seperti pembangunan infrastruktur jalan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan. Secara tidak langsung progres pembangunan tersebut berdampak positif pada perekonomian dan peningkatan kualitas penduduk.

Di Kalimantan Tengah peningkatan IPM 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,04 tahun. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 12,75 tahun. Ini hampir setara dengan lamanya waktu menyelesaikan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun keatas meningkat sebesar 0,01 tahun , dari 8,64 tahun menjadi 8,65 tahun pada 2022.

Faktor lain yang turut mendongkrak progres IPM Kalimantan Tengah adalah dimensi standar hidup layak. Pada dimensi ini standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat Rp.276 ribu ( 2,47 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski capaian IPM Kalimantan Tengah sudah cukup baik tentu kita tidak boleh berpuas diri. Sebab fenomena dan kompetisi global terus bergerak yang akan mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi. Secara tidak langsung krisis global juga akan berdampak ke sejumlah negara. Anomali lemahnya nilai tukar, ekonomi biaya tinggi dan gejolak harga barang akan turut mereduksi kehidupan sosial – ekonomi masyarakat. Dari aspek demografi , pertumbuhan penduduk juga cenderung meningkat setiap tahun yang membutuhkan treatment tersendiri. Diperlukan kebijakan strategis agar pemerintah tetap dapat menjaga kualitas kehidupan penduduk.

Kinerja pemerintah selama ini sudah cukup baik dan telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saran sederhana untuk lebih memaksimalkan pelayanan publik adalah diterbitkannya regulasi yang lebih menyentuh kepentingan rakyat kecil. Saat ini yang diperlukan masyarakat adalah pendidikan dan pelayanan kesehatan berbiaya murah sehingga terjangkau keekonomian masyarakat. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik. Idealnya biaya pendidikan, termasuk pendidikan tinggi tidak menjadi ‘momok’ menakutkan bagi para orang tua siswa. Demikian pula biaya pelayanan kesehatan yang masih tak sepenuhnya gratis dan menjadi beban berat pasien. Pemangku kepentingan dan elemen masyarakat harus bersinergi dalam program kerja konstruktif untuk mewujudkan pembangunan manusia yang lebih baik dan berkelanjutan.*)