Palangka Raya, gemakalteng.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) berupaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan, tentunya dengan membangun kolaborasi sinergisitas yang baik dengan berbagai pihak dan stakeholders terkait.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Prov. Kalteng saat memeimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng Tahun 2023, bertempat di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (28/11/2023).
Lebih lanjut disampaikan, untuk mewujudkan penurunan kemiskinan, tentunya dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak terkait.
“Makin tingginya sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat, serta didukung potensi sumber daya alam yang melimpah diharapkan bisa mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” ucapnya.
Diterangkannya, hal tersebut dapat dicapai melalui upaya-upaya menyinergikan semua program-program dari pusat dan daerah, sinergitas antar sektor pembangunan yang ada, termasuk percepatan penyerapan dana pembangunan.
“Dampak Covid-19 turut membuat tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah meningkat, hingga mencapai angka 5,28 persen pada tahun 2022 atau sebanyak 145.100 jiwa. Dari data tahun 2020 yang terjadinya Covid-19, tingkat kemiskinan provinsi saat ini masih di atas tahun 2020 yang sebesar 4,82 persen,” imbuhnya.
Namun berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah turun ke angka 5,11 persen atau sebanyak 142.170 jiwa dan berada di bawah capaian nasional yang sebesar 9,36 persen.
“Sedangkan untuk tingkat kemiskinan ekstrem, berdasar data tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami penurunan menjadi 0,35 persen, dibanding tahun 2022 yang sebesar 1,15 persen. Capaian ini juga berada di bawah capaian nasional tahun 2023 yang sebesar 1,12 persen. Walau mengalami penurunan, namun hal ini jangan mengendorkan upaya kita dalam penanganan kemiskinan,” harapnya.
Arahan terbaru Wakil Presiden RI terkait upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu, pemerintah daerah agar memaksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat.
“Salah satunya dengan menggunakan data BNBA P3KE (By Name By Address – Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Di samping itu, juga dengan mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, serta industri di sektor potensial.,” terangnya.
Rakor ini turut dihadiri Analis Kebijakan Ahli Madya dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kemenko PMK RI Nur Budi Handayani, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Bupati dan Wakil Bupati serta Pj. Bupati/ Pj. Walikota se-Kalteng atau yang mewakili, Kepala Kanwil Kementerian/Instansi Vertikal Prov. Kalteng, Para Asisten Sekretariat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng yang terkait, Pimpinan Perguruan Tinggi/Perbankan Prov. Kalteng serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait. (red)
