Rektor Universitas Muhammadiyah Palang Raya (UMP) Dr H Sonedi M Pd. (Photo : Ist)
PALANGKA RAYA, GEMA KALTENG
Rektor Universitas Muhammadiyah Palang Raya (UMP) Dr H Sonedi M Pd dan Ketua umum Partai Kesejehtetaan Sosial (PKS) Kalimantan Tengah (Kalteng) H Heru Hidayat ST. Secara lembaga dan pribadi kita menyampaikan apresiasinya kepada Provinsi Kalimantan Tengah dan Daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Republik Indonesia, tutur kedua tokoh muda akademisi dan politisi itu, secara terpisah Selasa (16/6).
Menurut Sonedi WTP untuk ke enam kali, secara berturut-turut dari BPK RI atas laporan keungan Pemorov raihan sebua prestasi sa gat baik dan menggembirakan.
“Buah dari kerja keras dari seluruh komponen sekaligus komitmen Gubernur dan jajaranya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan,” sambung Sonedi yang juga Wakil Sekretaris MUI Kalteng.
Caranya, menjalankan menerapkan po raktik-praktik pengelolaan yang baik. Dengan harapan agar capian ini dapat terus dipetahankan dan ditingkatkan.
Meski demikian sebut putra Dayak Asli Kalteng ini, masih ada kekurangan l aporan tersebut, petlu segera dibenahi dan diperbaiki sesuai demgan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.
Hal lain. Pemprov memperhatikan kesejehteraan madyarakat secara menyeluruh, pemerataan pembangunan disemua bidang.menjadi perhatian. khususnya pembangunan inngrastruktur yang berdampak secara langsung dengan kepentingan masyarakat.
Terpisah Heru Hidayat menunjukan ada itikad baik dalam upaya pengelolaan keuangan baik di Provinsi dan daerah di Kalimantan Tengah. Sehingga pengelolaan keuangan memenuhi asas akuntabel, transparan dan semakin baik. Sehingga perolehan opini WTP ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan ujar Heru
WTP ini kembali didapatkan berkat kerja keras Pemerintah Daerah bersama jajarannya yang telah berusaha dan berjuang semaksimal mungkin dalam pencapaian tersebut
Selain itu menyampaikan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan. Opini Laporan Keuangan yg Wajar Tanpa Pengecualian menunjukan dalam hal yang cukup material, pengelolaan keuangan dianggap secara cukup (full disclosure), sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, memenuhi kaidah Sistem Pengendalian Internal secara memadai dan taat kepada peraturan perundangan.
Kita apresiasi semua capaian ini, apalagi opini WTP di Provinsi Kalimantan Tengah telah enam kali secara berturut-turut dan meminta agar tidak boleh lengah dan berbangga diri atas capaian yang diraihnya.
Kita harus meningkatkan peran semua pihak dalam menjaga dan memperbaiki agar capaian opini WTP ini sejalan dengan upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah tutur Aktivis Sosial ini. (GK/Tran/Jimmy)
