Ahmad Toyib : Empat Kabupaten di Kalteng Terdampak Banjir
Palangka Raya, gemakalteng.co.id – Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah (BPBPK Prov. Kalteng) mengelar Rapat Perkembangan Terkini Laporan Banjir dan Langkah-langkah Penanganan yang telah dilakukan. Rapat ini diikuti oleh BPBD Kabupaten/Kota se Kalteng dan Instansi terkait secara virtual melalui zoom meeting, Selasa (28/5/2024).
“Perkembangan terkini kejadian banjir dari Kabupaten/Kota yakni ada 4 (empat) Kabupaten yang dilanda banjir. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Lamandau, Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan,” ucap Kalaksa BPBPK Prov. Kalteng Ahmad Toyib.
Lebih lanjut, Toyib mengungkapkan informasi dari BPBD Kabupaten/Kota, sampai saat ini ada sekitar 1.829 KK, 4.966 jiwa masyarakat yang terdampak banjir berada di 10 Kecamatan dan 56 Desa.
“Saya berharap agar BPBD Kabupaten/Kota terus menerus meningkatkan komitmen kesiapsiagaan menghadapi bencana, untuk memastikan diseminasi peringatan dini bencana diteruskan dan diterima unsur pemerintahan/pihak terkait lainnya di tingkat Desa/Kelurahan untuk diteruskan kepada masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah agar tetap melaksanakan Piket 7/24 untuk melakukan pemantauan peringatan dini, potensi ancaman, kejadian bencana dan memberikan respon cepat terhadap setiap kejadian bencana di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar dinas instansi terkait termasuk dengan TNI dan Polri dalam memberikan informasi dan edukasi terkait kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat dan apabila diperlukan dapat menetapkan status keadaan darurat bencana dan membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana,“ tegasnya.
“Pada saat ini di beberapa wilayah di Kalteng terjadi peningkatan intensitas hujan dan berpotensi terjadinya banjir. Rapat ini merupakan tindakan awal pencegahan untuk mengakses informasi-informasi dari BPBD Kabupaten/Kota terkait banjir dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan pada saat terjadinya banjir baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,“ imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Salman dari Basarnas Palangka Raya menyampaikan bahwa sebagian dari masyarakat yang hidup di bantaran sungai, menganggap bahwa banjir yang terjadi merupakan hal yang biasa. “Namun demikian, keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas bersama,” tutupnya. (Red/MMC Kalteng)