Jakarta, gemakalteng.co.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Gubernur Seluruh Indonesia (Rakorgub) Tahun 2024, di The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Rakorgub ini diselenggarakan untuk memperkuat keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, serta memperkuat fondasi transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025,
Kegiatan Rakorgub tersebut membahas kemajuan dan tantangan pembangunan daerah, serta solusi strategis pembangunan dalam koridor penuntasan masalah mendasar seperti kemiskinan, stunting, dan pelayanan serta infrastruktur dasar.
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dalam arahannya saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa dari dua tahun pertemuan dengan para Kepala Daerah, terdapat dua hal yang menjadi permasalahan dasar yakni pembangunan infrastruktur keras (hard infrastructure) dan infrastruktur halus (soft infrastructure).
“Rarkorgub hari ini merupakan suatu momentum bagi para Gubernur/Pj, Gubernur untuk bertukar pikiran dan memberikan saran kepada Pemerintah Pusat terkait isu dan permasalahan di daerahnya,” katanya.
Lebih lanjut, Target Pembangunan Infrastruktur Keras dalam RPJMN 2019-2024 adalah Jalan Mantap Provinsi 75%, Jalan Mantap Kabupaten/Kota 65%, dan Jalan Mantap Nasional 100%. “Dalam mencapai target tersebut dikeluarkan Inpres untuk membantu penanganannya, hampir semua memperoleh anggaran dari Inpres untuk Jalan Provinsi Kabupaten/Kota. Infrastruktur fisik juga dipertimbangkan untuk infrastruktur soft, banyak hasil yang belum mencapai target, untuk pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Ditambahkan Suharso, Inpres air bersih sudah terbit dan akan dieksekusi tahun ini karena kota-kota tidak mampu menyediakan air bersih sedangkan air baku tersedia. Selain itu, gas kota juga dipertimbangkan bagi daerah-daerah yang punya sumber gas dalam bentuk inpres.
Selanjutnya, dalam bidang kesehatan, penyakit TBC 380 penduduk per 10.000 penduduk urutan nomor dua dunia, penyakit kusta nomor tiga dunia. Bukan hanya di Papua yang di atas 50%, penyakit kusta sekarang juga ditemukan di Jakarta, Bandung, padahal pada tahun 1986, Indonesia telah memproklamirkan negara bebas kusta, sekarang terdapat 30.000 kasus penyakit kusta. Selain itu juga prevalensi stunting yang masih tinggi.
“Kasus stunting masih banyak dialami oleh anak-anak kita, hal ini karena belum terpenuhinya nutrisi dari mulai proses pra kehamilan hingga pasca persalinan. Dalam cakupan sebagai Gubernur/Pj. Gubernur, ini merupakan best practice untuk menangani stunting dengan pendekatan sensitif dan spesifik,” papar Suharso.
“Bappenas juga berencana untuk menjadikan guru sebagai profesi nasional seperti anggota Polri. Hal ini bertujuan untuk pemerataan guru dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah adalah Persentase penduduk miskin (5,28%) lebih rendah dari Nasional (9,57%), menunjukkan kondisi lebih baik dari nasional; Prevalensi Stunting (Kemenkes) tahun 2022 (26,9%) lebih tinggi dari rata-rata nasional (21,6%), menunjukkan kondisi tidak lebih baik dari nasional; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (56,49%), lebih rendah dari rata-rata nasional (60,66%), menunjukkan kondisi tidak lebih baik dari nasional; dan RLS 15+ (Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (9,07 tahun) lebih rendah dari rata-rata nasional (9,13 tahun), menunjukkan kondisi tidak lebih baik dari nasional.
Ditambahkannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat berupa pembangunan infrastruktur jalan/jembatan yang akan mendorong aktivitas perekonomian, sekaligus mendukung akses kepada pelayanan kesehatan, pendikan serta sarana prasarana pelayanan umum lainnya; Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kesehatan untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat termasuk untuk pencegahan dan penanggulangan stunting, dan sarana prasarana Pendidikan untuk meningkatkan partisipasi sekolah serta tingkat pendidikan masyarakat.
“Selain itu, juga hilirisasi produk-produk sumber daya alam (pertambangan) dan komoditas pertanian dalam arti luas untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus peningkatan kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat; serta pendidikan dan pelatihan terhadap calon tenaga kerja (masuk ke dalam angkatan kerja), sehingga dapat bersaing dan terlibat dalam kegiatan perekonomian (diterima kerja di perusahaan-perusahaan yang ada),” pungkasnya (red)